Timnas AMIN Kembali Imbau Pemerintah tak Abaikan Suara Kampus, Muncul Gerakan Hukum Prabowo-Gibran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Suara-suara kritis dari civitas akademika berbagai perguruan tinggi yang banyak bermunculan belakangan ini hendaknya jangan diabaikan begitu saja. Jangan pula dianggap sebagai ancaman.

Suara-suara dari universitas harus dipandang sebagai masukan berharga untuk memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama keberlanjutan sistem demokrasi ke depan.

Baca juga: Civitas Akademika UKI Resah Lihat Situasi Politik Jelang Pemilu 2024, Ini Poin yang Disampaikan

Executive Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said menyampaikan hal itu pada acara Sarasehan Rakyat di GOR Mahkota Graha, Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Sudirman menyatakan, keprihatinan yang disampaikan para akademisi, para guru besar dari berbagai perguruan tinggi tersebut hendaknya dipandang sebagai peringatan, sebagai alarm tanda bahaya untuk menyelamatkan negara dari perilaku antidemokrasi.

“Ibarat mobil, peringatan para akademisi dan guru besar itu adalah spion, lampu sein, speedometer, juga rem. Kalau kita andaikan suara para cendekiawan, itu sama dengan mencopoti satu per satu alat kontrol; maka kendaraan yang kita tumpangi bisa mengalami kecelakaan. Bangsa ini tidak ingin celaka. Karena itu jangan copoti perangkat-perangkat peringatan tanda bahaya,” kata Sudirman.

Baca juga: Civitas Akademik Sejumlah Kampus Kompak Sikapi Pemilu 2024, Anies: Itu Adalah Tanggungjawab Moral 

Terkait munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar, Sudirman mengimbau agar penguasa tidak menyumbat aspirasi yang berkembang. Ibarat air, lanjutnya, kalau aspirasi itu disumbat maka mereka akan mencari jalan keluar ke mana-mana.

“Air kalau terus dibendung lama-lama akan merembes atau bocor ke mana-mana. Kalau bendungannya tidak kuat maka akan jebol,” terang Sudirman.

Sudirman berharap agar pemerintah menerima masukan, aspirasi, dan keprihatinan para akademisi dan guru besar karena suara mereka murni untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Baca Juga  Bukan karena Tak Ikhlas, Ini Alasan Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Pemenang Pilpres 2024 di KPU

“Suara mereka murni. Semata-mata untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan politik lain,” tandas Sudirman.

Hukum Prabowo-Gibran

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi etik kepada para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak akan berpengaruh pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres nomor urut 2.

Itu sebabnya koalisi masyarakat sipil mengajak rakyat untuk menghukum pasangan nomor urut 2 itu saat berada di bilik suara.

Berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan agar masyarakat yang memberi sanksi langsung ke Prabowo-Gibran.

“Koalisi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada Paslon 02, Prabowo – Gibran dengan melakukan penolakan etik kepada Paslon 02 pada Pemungutan Suara pada 14 Februari mendatang,” kata Julius Ibrani, anggota koalisi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Selasa (6/2/2024).



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *