Kapolri Tunda Proses Hukum Pengungkapan Tindak Pidana yang Melibatkan Peserta Pemilu 2024, Kenapa?

WARTAKOTALIVE.COM – Proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ditunda.

Penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana peserta Pemilu 2024 sudah sesuai berdasarkan surat telegram Kapolri bernomor ST/1160/V/RES.1.24.2023.

Terbitnya surat telegram Polti tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Sandi Nugroho.

Menurut Sandi, perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tertuang dalam surat itu sebagai petunjuk bagi jajarannya di pusat maupun wilayah, untuk menjaga kondusifitas sebelum, saat dan setelah Pemilu 2024.

Baca juga: PAN Mangkir Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu, Benny Sabdo: Kami Harap Bisa Segera Datang

Baca juga: Bawaslu Keluarkan Sepuluh Ribu Lebih Surat Imbauan Demi Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pemilu 2024

Baca juga: Komisi Pemilihan Umum Terima Surat Pendaftaran Anies-Gus Imin dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan

“Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas untuk kegiatan pemilu ini untuk kita tunda dulu,” ujar dia, dikutip Sabtu (14/10/2023).

“Sehingga tidak mempengaruhi nantinya kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.

Penundaan itu, kata Sandi, bukan berarti menghentikan proses hukum tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

Jenderal bintang dua tersebut menuturkan, proses hukum tetap dilanjutkan usai dilakukan gelar perkara.

“Ini juga akan kami putuskan melalui hasil gelar perkara dan hasil hasil perkembangan di lapangan,” tutur dia.

PAN Mangkir Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mangkir dari sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi yang digelar Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo menjelaskan, pihak DPP PAN mangkir lantaran beralasan sedang konsolidasi tim pemenangan di daerah.

“Dari pihak terlapor mengirimkan surat bahwa belum bisa hadir karena ada agenda konsolidasi. Maka kami majelis pemeriksa melakukan rapat pleno,” ucap Benny Sabdo saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (10/9/2023).

Baca Juga  Rayakan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Polri Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Jembatan Pulau Balang Kaltim

Kemudian, Anggota Majelis Pemeriksa Reki Putera Jaya membacakan surat yang dikirim DPP PAN ke Bawaslu DKI Jakarta.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *